Minimnya sertifikasi produk pangan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi tantangan besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Meskipun jumlah UMKM di sektor pangan, obat, dan kosmetik diperkirakan mencapai 4,3 juta, data terbaru menunjukkan baru sekitar 60.000 UMKM yang telah mendaftarkan sertifikasi produknya ke BPOM RI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan produk yang beredar di pasaran dan membatasi potensi pertumbuhan UMKM Indonesia.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka registrasi sertifikasi ini. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran para pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi BPOM RI. Banyak yang beranggapan bahwa sertifikasi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pemasaran produk mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak mendaftarkan produknya.

Padahal, sertifikasi BPOM RI memiliki peran krusial dalam menjamin keamanan dan kualitas produk. Izin ini tidak hanya melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM. Dengan sertifikasi BPOM RI, produk UMKM dapat dipasarkan secara legal di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke pasar internasional. Kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah tersertifikasi juga akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan penjualan.

Selain kurangnya kesadaran, BPOM RI juga menghadapi kendala dalam memperoleh data akurat mengenai jumlah total pelaku UMKM yang terkait dengan wewenangnya. Minimnya data ini menyulitkan BPOM RI dalam melakukan pengawasan dan memberikan edukasi secara efektif kepada para pelaku UMKM. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sangat diperlukan untuk melakukan sinkronisasi data dan memperluas jangkauan program sertifikasi.

Pandemi COVID-19 juga turut memberikan dampak terhadap upaya peningkatan sertifikasi produk UMKM. Pada masa pandemi, fokus utama pemerintah dan BPOM RI tertuju pada penanganan pandemi dan program vaksinasi. Hal ini menyebabkan program sertifikasi UMKM menjadi kurang mendapat perhatian dan mengalami keterlambatan.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah persepsi publik terhadap BPOM RI. Selama ini, terdapat anggapan bahwa BPOM RI memiliki prosedur yang rumit dan kurang transparan. Hal ini membuat para pelaku UMKM merasa ragu dan kurang percaya diri untuk mendaftarkan produknya. Oleh karena itu, BPOM RI perlu meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi terkait proses sertifikasi, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan para pelaku UMKM.

Untuk mengatasi permasalahan ini, BPOM RI perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi BPOM RI dan manfaatnya bagi pengembangan usaha. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara intensif dan menggunakan berbagai media, agar dapat menjangkau seluruh lapisan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Sosialisasi juga perlu dikemas secara menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan minat dan kesadaran para pelaku UMKM.

Kedua, BPOM RI perlu menyederhanakan prosedur dan persyaratan sertifikasi, sehingga lebih mudah diakses dan dipahami oleh para pelaku UMKM. Biaya sertifikasi juga perlu dipertimbangkan agar tidak memberatkan para pelaku UMKM, terutama yang berskala mikro. Kemudahan akses dan biaya yang terjangkau akan mendorong lebih banyak UMKM untuk mendaftarkan produknya.

Ketiga, BPOM RI perlu meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan lembaga pelatihan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi, serta memberikan dukungan teknis kepada para pelaku UMKM dalam proses sertifikasi. Dukungan teknis ini dapat berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan.

Keempat, BPOM RI perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dan proses sertifikasi. Sistem online yang terintegrasi dan user-friendly akan mempercepat proses sertifikasi dan mengurangi kendala birokrasi. Sistem ini juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program sertifikasi.

Kelima, BPOM RI perlu membangun citra positif dan kepercayaan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BPOM RI juga perlu aktif berkomunikasi dengan publik dan memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami terkait keamanan pangan dan obat-obatan.

Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi BPOM RI merupakan langkah penting dalam melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak, target peningkatan jumlah UMKM yang tersertifikasi dapat tercapai. Hal ini akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Upaya ini membutuhkan strategi jangka panjang yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Tantangan ke Depan: Selain strategi di atas, BPOM RI juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan program sertifikasi UMKM. Misalnya, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan penyesuaian strategi sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan. Penting juga untuk melibatkan para pelaku UMKM secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi program, agar program tersebut dapat lebih relevan dan efektif.

Kesimpulannya, peningkatan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi BPOM RI membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, BPOM RI, pelaku UMKM, maupun masyarakat, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, keamanan pangan dan obat-obatan di Indonesia dapat terjamin, dan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tanggal Publikasi: 27 Oktober 2023