Kasus Perundungan PPDS Undip: Keluarga Korban Minta Perlindungan Hukum

Keluarga Aulia Risma, korban perundungan di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), menyatakan kekhawatirannya akan adanya intervensi dalam kasus tersebut. Untuk itu, pihak keluarga telah menunjuk kuasa hukum untuk menyurati Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna meminta perlindungan hukum.

Kuasa hukum keluarga, Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa surat tersebut berisi permohonan perlindungan hukum bagi korban dan keluarganya. Mereka khawatir adanya pihak-pihak yang mencoba mengintervensi proses hukum atau mempengaruhi hasil penyelidikan.

Taufiq menambahkan, keluarga korban juga meminta Komisi III DPR untuk mengawasi jalannya proses hukum dan memastikan bahwa kasus ini ditangani secara adil dan transparan. Mereka berharap DPR dapat memberikan dukungan dan memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi.

Kasus perundungan di lingkungan PPDS Undip mencuat setelah Aulia Risma, seorang dokter muda, melaporkan adanya tindakan bullying dan pelecehan seksual yang dialaminya. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Pihak Undip sendiri telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini. Namun, keluarga korban menilai bahwa tim investigasi tersebut tidak independen dan tidak dapat memberikan hasil yang objektif. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan Komisi III DPR untuk mengawasi proses investigasi dan memastikan bahwa kasus ini ditangani secara profesional.

Kasus perundungan di lingkungan PPDS Undip telah menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak pihak mengecam tindakan bullying dan pelecehan seksual yang terjadi dan meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

Keluarga korban berharap bahwa dengan adanya perlindungan hukum dari Komisi III DPR, kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku dapat diberikan sanksi yang setimpal. Mereka juga berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.